IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (IUP-P) (PERMOHONAN BARU)

NO	DAFTAR SYARAT	FORM
1	Surat permohonan bermeterai kepada DPMPTSP;
2	Surat Nomor Induk Berusaha (NIB);
3	Nomor Pokok Wajib Pajang (NPWP).
4	Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
5	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;
6	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Kab/Kota dari Bupati dan Wali Kota;
7	Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang di mintah berasal dari kawasan hutan;
8	Pernyataan mengenai : 1. Rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan : a. Paling lambat 3 tahun setelah pemberian status Hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib menggusahkan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah; dan b. Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas perusahan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman. 2. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT);
9	Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10	BPJS Kesehatan (Bukti Bayar Terakhir)
11	BPJS Ketenagakerjaan (bukti bayar Terakhir)